JAKARTA (gardaberita.com) — Bak gaya penculik meminta tebusan, hacker yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.
Seperti ramai diberitakan, serangan siber terhadap PDN dilaporkan mengunci data di 282 kementerian dan lembaga.
Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional telah mengganggu layanan publik, termasuk pemrosesan imigrasi di bandara utama dan operasi instansi pemerintah, menyebabkan antrean panjang karena para petugas menggunakan cara manual, ungkap pejabat Indonesia pada Senin.
Serangan tersebut, yang dimulai pada Kamis dilakukan kelompok Ransomware LockBit, telah menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan Indonesia terhadap ancaman dunia maya dan kesiapan perlindungan datanya.
“Para peretas menargetkan Pusat Data Nasional (PDN), institusi penting untuk penyimpanan dan pemrosesan data pemerintah, dan meminta tebusan sebesar US$8 juta (Rp131 miliar) untuk pelepasan data terenkripsi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
“Pemerintah tidak akan membayar tuntutan tebusan tersebut,” kata Menteri Budi dalam konferensi pers, Senin (24/6) lalu.
Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Kemkominfo Usman Kansong mengaku pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup.
Sama seperti pernyataan Menkoinfo, seperti dikutip kompas.tv, Usman juga menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta peretas untuk memulihkan data yang dienkripsi.
Usman mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi tebusan peretas. Pasalnya, selain data sudah diisolasi di PDN, tidak ada jaminan peretas akan memenuhi janjinya membuka enkripsi usai mendapatkan uang.
“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).
“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga.”
Pihaknya mengutamakan pemulihan data kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44.
Usman menambahkan, pihaknya akan mengetumakan pemulihan layanan K/L yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Targetnya, setidaknya 18 layanan K/L dapat pulih per akhir Juni 2024.
“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.
Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menyampaikan bahwa data yang sudah dikunci ransomware tidak bisa dipulihkan. Sehingga, saat ini tim pemerintah berupaya memulihkan data dengan sumber daya yang tidak terenkripsi ransomware.
Herlan menambahkan, data yang diserang peretas tidak akan bocor ke luar. Pasalnya, data-data yang terenkripsi ransomware masih berada daam server PDN dan akses dari luar sudah diputus.
“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita...
