JAKARTA (gardaberita.com) — Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sejak dicanangkan beberapa hari lalu telah mengundang protes dan kemarahan rakyat. Baik melalui media sosial maupun aksi demo.
Mendapati reaksi demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan menyesal soal pelaksanaan program itu .
“Dengan kemarahan ini, saya pikir saya menyesal betul,” katanya Kamis (6/6/2024).
Buntut penyesalan itu, ia karena itu mengaku legowo kalau misalnya program itu harus diundur. Kelegowoan katanya, juga sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Karena itulah menurut pandangannya pribadi, program tersebut tak perlu dilaksanakan secara tergesa-gesa.
“Menurut saya pribadi, kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” katanya.
Basuki mengatakan Program Tapera merupakan amanat UU Tapera yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2016 lalu. Agar pelaksanaan program bisa berjalan baik, pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berupaya memupuk kredibilitas program dengan menjalankan terlebih dahulu pada PNS.
Sementara untuk pekerja, pelaksanaannya diundur pada 2027. Meski sudah diundur, ternyata masyarakat belum siap.
Basuki mengatakan ada cara yang bisa ditempuh untuk menunda Tapera. DPR mendesak pemerintah karena dasar hukum pelaksanaan program tersebut adalah undang-undang.
Kalau desakan itu dilayangkan DPR, ia dan Sri Mulyani akan mengikuti.
Pemerintah akan mewajibkan pekerja baik mandiri maupun swasta...
